Neoliberalime dan kemiskinan

Neoliberalisme dapat diartikan sebagai cara-cara untuk mengusahakan agar perdagangan antar bangsa menjadi lebih mudah. Maksudnya, mengusahakan barang-barang, sumber daya dan perusahaan-perusahaan lebih bebas bergerak, dalam upaya mendapatkan sumber daya yang lebih mudah, untuk memaksimalkan keuntungan dan efesiensi (free enterprise).

Neoliberalisme berlandaskan paham liberalisme dengan logika efisiensi. Salah satu dampaknya yaitu kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya dan yang tidak mampu bersaing akan miskin.

Prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan neoliberalisme (Martinez dan Garcia, 1997):

1.   Aturan Pasar

Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga, sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.

2.   Memotong Pengeluaran Publik untuk Pelayanan Sosial

Ini ditujukan seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih, ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (tax benefits) untuk kalangan bisnis.

3.   Deregulasi

Mengurangi paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha (swasta).

4.   Privatisasi

Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.

5.   Menghapus Konsep Barang Publik

Menggantinya dengan “tanggungjawab individual”, yaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya. 

Sekedar tambahan, ada beberapa program utama neoliberalisasi :

1. Privatisasi/Penjualan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

2. Pencabutan Subsidi Barang

Menurut kaum Neoliberalis, subsidi barang adalah penyakit. Oleh karena itu subsidi BBM, angkutan umum, air, dan sebagainya dihapuskan. Harga barang mengikuti harga pasar dunia sehingga harga barang terus meroket melebihi kenaikan penghasilan rakyat.

3. Penghapusan Layanan Publik

Pelayanan Publik oleh negara seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dihapuskan. Diserahkan ke pihak swasta atau harganya meningkat sesuai harga “Pasar”.

Meski pendidikan dasar SD-SMP gratis (mungkin agar rakyat Indonesia bisa lulus SMP sehingga kalau jadi office boy atau kuli tidak bodoh-bodoh amat), namun untuk SMA dan Perguruan Tinggi Negeri biayanya sangat mahal. Uang masuk SMA Negeri sekitar rp 4-7 juta sementara SPP berkisar Rp 175 ribu-400 ribu/bulan. Melebihi biaya di perguruan tinggi swasta seperti BSI yang kurang dari rp 200 ribu/bulan. Untuk masuk PTN apalagi Fakultas Kedokteran bisa mencapai Rp 75-200 juta.

Kesehatan juga begitu. Banyak Rumah Sakit Pemerintah yang diprivatisasi. Operasi sederhana seperti operasi usus buntu mencapai rp 10 juta lebih. Padahal teman saya yang operasi gajinya tak jauh dari UMR.

Layanan Kesehatan gratis baru bisa didapat jika anda memenuhi kriteria miskin dan punya kartu Keluarga Miskin (GAKIN).

4. Pembangunan Bertumpu dengan Investor Asing dan Hutang Luar Negeri

Menurut kaum Neoliberalis, tidak mungkin pembangunan dilakukan tanpa hutang. 

Hutang dari Lembaga Neoliberalisme seperti IMF, World Bank, ADB, dan sebagainya justru jadi belenggu yang memaksa Indonesia menjual BUMN dan kekayaan alamnya.

Saat ini Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati rakyat sehingga mayoritas rakyat Indonesia hidup melarat. Tapi justru oleh perusahaan asing yang merupakan kroni dari IMF dan World Bank.

Jika Indonesia mandiri, maka hutang luar negeri yang cuma Rp 1.600 trilyun itu bisa lunas dalam waktu kurang dari setahun.

5. Spekulasi Pasar Uang, Pasar Modal, dan Pasar Komoditas

Dari Rp 1.982 Trilyun perdagangan saham di BEI, hanya Rp 44,37 Trilyun masuk ke Sektor Riel (2,24%). Sementara 97% lebih tersedot untuk Spekulasi Saham.

Perdagangan valuta asing (valas) di Indonesia sekitar Rp 7.000 trilyun/tahun dan terus meningkat. Uang jadi lebih sebagai alat spekulasi ketimbang sebagai alat tukar.

sistem Neoliberalisme yang lebih mementingkan uang tersedot ke Spekulasi uang, saham, dan komoditas (meski barang, tapi dipermainkan hingga jatuh tempo selama 6 tahun) di Pasar Uang, Pasar Saham, dan Pasar Komoditas.

Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat kita kebanyakan adalah kemiskinan yang terjadi akibat kebijakan dan sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah tidak mampu menyediakan atau mendorong terciptanya lapangan kerja yang layak dan memadai, jadi gejala kemiskinannya bersifat struktural. Menurut Soemardjan (1980) kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat yang karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Prinsip ekonomi pasar bebas secara terang-terangan menolak campur tangan negara, dengan demikian pasar dengan bebas dikendalikan oleh pemilik modal. Sudah bisa diramalkan bahwa kelas bawah, kelompok miskin dan kaum buruh akan dieksploitasi dan nasibnya sangat tergantung kepada kekuasaan kelompok kapitalis

Peran negara sebagai regulator dihilangkan menjadi semata-mata penyedia infrastruktur bagi berputarnya roda-roda perekonomian. Pengeluaran negara untuk subsidi kebutuhan dasar masyarakat dipangkas seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian, menyebabkan beban yang ditanggung kelompok menengah-bawah semakin berat untuk dipikul.


Menurut saya, neoliberalisme saat ini berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia, angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum bisa menjamin adanya peningkatan pula terhadap kesejahteraan rakyat, hal ini karena adanya income inequality. neoliberalisme yang dirasa hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas atau orang-orang yang mampu bersaing di dalam perdagangan bebas, sehingga kesenjangan sosial semakin meningkat, yang kaya jadi semakin kaya dan yang miskin jadi semakin miskin.

http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/apa-itu-neoliberalisme/
http://elfitra.multiply.com/journal/item/13?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem